JOMBANG, beritajombang.id– Polemik aktivitas PT Jombang Pangan Nusantara (JPN) di Desa Banjardowo, Kecamatan Jombang, kembali menjadi sorotan. Kali ini, Lembaga Swadaya Masyarakat Pengawasan Aspirasi Gabungan Masyarakat (LSM PAGAR) Jombang mendatangi Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, Senin (2/11/2026), untuk meminta audiensi langsung dengan Bupati Jombang.
Rombongan yang dipimpin Ketua PAGAR Jombang, Cak Ulum, tersebut bermaksud menyampaikan sejumlah persoalan dan keluhan masyarakat terkait keberadaan serta aktivitas perusahaan yang selama ini menjadi perhatian warga sekitar.
Namun, upaya bertemu langsung dengan Bupati Jombang belum membuahkan hasil. Bupati diketahui sedang tidak berada di kantor sehingga audiensi belum dapat terlaksana.
Meski demikian, kedatangan PAGAR bukan tanpa pesan. Mereka meminta Pemkab Jombang tidak tinggal diam dan segera memberikan kejelasan atas polemik PT JPN yang dinilai membutuhkan penanganan serius.
Di tengah upaya mengawal persoalan tersebut, Cak Ulum juga secara tegas membantah isu yang menyebut PAGAR Jombang menerima sejumlah uang dari pihak perusahaan.
“Kami tegaskan, informasi yang menyebut PAGAR Jombang menerima uang dari PT JPN itu tidak benar. Jangan sampai muncul isu yang justru bertujuan mencoreng nama baik lembaga dan membelokkan persoalan yang sedang kami kawal,” tegasnya di hadapan awak media.
Menurut Cak Ulum, langkah yang dilakukan PAGAR merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Ia menegaskan, munculnya berbagai isu tidak boleh mengaburkan substansi persoalan yang menjadi keluhan warga. Terlebih, masyarakat membutuhkan kepastian mengenai tindak lanjut pemerintah terhadap persoalan yang berkembang.
“Kami tidak akan berhenti. Kami ingin persoalan ini diselesaikan secara transparan, sesuai aturan yang berlaku, dan kepentingan masyarakat harus menjadi perhatian utama,” ujarnya.
PAGAR Jombang pun mendesak Bupati agar segera memberikan ruang audiensi. Mereka ingin memperoleh penjelasan secara langsung mengenai langkah konkret pemerintah daerah, termasuk bagaimana persoalan PT JPN akan ditangani sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemkab Ditunggu, Jangan Biarkan Polemik Berlarut
Persoalan ini kini menjadi ujian bagi responsivitas Pemerintah Kabupaten Jombang. Sebab, ketika masyarakat menyampaikan keluhan dan meminta kejelasan, pemerintah daerah dituntut hadir memberikan jawaban, bukan membiarkan persoalan berlarut-larut tanpa kepastian.
Publik juga berhak mengetahui sejauh mana langkah pengawasan dan evaluasi pemerintah terhadap aktivitas perusahaan tersebut, terutama menyangkut berbagai persoalan yang sebelumnya dikeluhkan masyarakat.
Hingga berita ini ditulis, PAGAR Jombang masih menunggu kepastian jadwal audiensi dengan Bupati Jombang.
Sementara itu, konfirmasi dan penjelasan dari pihak PT JPN maupun Pemkab Jombang terkait perkembangan penanganan polemik tersebut masih diperlukan agar persoalan ini dapat diberitakan secara berimbang.
Masyarakat kini menunggu jawaban konkret: kapan pemerintah daerah membuka ruang dialog dan langkah apa yang akan diambil untuk menuntaskan persoalan PT JPN? (Red)
