JOMBANG, beritajombang.id – Pemuda Jombang Rukun Bersatu (PJR BERSATU) menyoroti pentingnya transparansi dan profesionalitas dalam penanganan kasus judi online (judol). Organisasi kepemudaan tersebut menegaskan bahwa pemberantasan perjudian harus dilakukan secara tegas, tetapi tetap mengedepankan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak masyarakat.
PJR BERSATU menilai, upaya pemberantasan judi online merupakan langkah penting dalam menjaga ketertiban sosial dan melindungi masyarakat dari dampak negatif praktik perjudian. Namun, setiap tindakan penegakan hukum harus dilaksanakan berdasarkan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut PJR BERSATU, kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum tidak hanya dibangun melalui keberhasilan mengungkap kasus, tetapi juga melalui proses penanganan perkara yang profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam pernyataan sikapnya, PJR BERSATU menegaskan tidak membenarkan praktik judi online maupun bermaksud menghalangi proses penegakan hukum. Sebaliknya, organisasi tersebut mendukung pemberantasan perjudian sekaligus mengingatkan agar pelaksanaannya tidak mengabaikan hak-hak warga negara.
“Penegakan hukum harus tegas, tetapi juga harus adil. Setiap tindakan harus memiliki dasar hukum yang jelas, sesuai prosedur, serta menghormati hak-hak masyarakat. Jangan sampai rakyat kecil merasa dirugikan karena tidak mendapatkan kejelasan mengenai proses hukum yang dihadapinya,” demikian poin pernyataan sikap PJR BERSATU. Ucap Gus Davi (Sekertaris PJR bersatu)
Minta Penegakan Hukum Tidak Tebang Pilih
PJR BERSATU juga menyoroti pentingnya penerapan hukum secara objektif tanpa membedakan latar belakang sosial maupun kemampuan ekonomi seseorang.Organisasi tersebut meminta agar setiap perkara judi online ditangani berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum, bukan berdasarkan kepentingan atau perlakuan berbeda terhadap pihak-pihak tertentu.
Selain itu, apabila terdapat laporan mengenai dugaan pelanggaran prosedur, penyalahgunaan kewenangan, maupun tindakan yang berpotensi merugikan masyarakat, PJR BERSATU mendorong agar persoalan tersebut diperiksa melalui mekanisme pengawasan yang berwenang.
PJR BERSATU turut mendorong keterbukaan informasi kepada masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, perlindungan data pribadi, serta kepentingan penyidikan. Masyarakat yang merasa dirugikan atau mengetahui adanya dugaan pelanggaran juga diharapkan berani menyampaikan pengaduan melalui saluran resmi dengan menyertakan bukti pendukung.
PJR BERSATU Siap Kawal Aspirasi Masyarakat
Sebagai bagian dari elemen pemuda di Kabupaten Jombang, PJR BERSATU menyatakan siap mengawal aspirasi masyarakat, khususnya terkait persoalan pelayanan publik dan penegakan hukum. PJR BERSATU menilai kritik terhadap proses penegakan hukum merupakan bagian dari kontrol sosial. Namun, penyampaian kritik harus tetap berdasarkan fakta, tidak mengandung tuduhan tanpa bukti, serta dilakukan melalui mekanisme yang sah.
Masyarakat juga diimbau untuk tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi dan tetap mengedepankan penyampaian aspirasi secara damai serta bertanggung jawab. Bagi PJR BERSATU, pemberantasan judi online dan perlindungan hak masyarakat merupakan dua hal yang harus berjalan beriringan. Hukum harus ditegakkan secara tegas, tetapi keadilan dan hak-hak masyarakat tidak boleh diabaikan. Transparansi menjadi salah satu kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. (Red)
